(Sebuah Tanggapan Atas Ulasan Ong Hok Ham)

Onghokham adalah sejarawan dan sekaligus cendikiawan Indonesia. Ong Hok Ham atau Onghokham adalah sejarawan di Indonesia yang pertama kalinya mempelopori penulisan persoalan sejarah di media (1 Mei 1933-30 Agustus 2007). Kliping tulisannya di Majalah Tempo (1976-2001) telah diterbitkan dengan judul “Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang”. Begitu juga dengan karyanya, “Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong”.

Lepas dari nama besarnya, dalam salah satu kajiannya, Ong Hok Ham mengatakan bila dalam  perkembangannya, di kawasan Nusantara melahirkan dua macam bentuk tatapemerintahan (Negara/Kerajaan), yaitu negara yang berbasis maritim (Negara Maritim) dan negara yang berbasis agraris (Negara Agraris), (Lihat Ong Hok Ham, Dari soal Priyayi sampai Nyai Blorong: Refleksi Historis Nusantara, hal 74-78. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002). Negara-negara maritim memiliki pusat pemerintahan yang terletak di kawasan pesisir (Banten, Demak, Makasar, Aceh), sedangkan negara-negara agraris berpusat di pedalaman, contoh yang sering dipakai adalah Majapahit dan Mataram, (Lihat Riwanto Tirtosudarmo, Indonesia, Negara Kepulauan yang Berorientasi ke Darat, hal: 2. Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Serial “Mengungkap Budaya Luhur Nusantara Menuju Peradaban Maritim Indonesia”, Yayasan Suluh Nusantara Bakti, Jakarta, 15 Februari 2014).

Pendapat Ong Hok Ham yang menyatakan Majapahit adalah negara agraris, sangat tidak tepat. Banyak data yang menunjukkan Majapahit adalah negara maritim. Sekalipun negara maritim, Majapahit tidak melupakan agrarisnya.

Majapahit Adalah Negara Maritim

Pendapat Ong Hok Ham yaitu wilayah pusat pemerintahan sebagai penentu sebuah negara disebut maritim atau agraris sangat tidak beralasan. Menurut Mahan, negara maritim merupakan negara yang mengontrol dan memanfaatkan laut sebagai syarat mutlak untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaannya. Negara maritim biasanya memiliki visi maritim, yaitu pandangan hidup yang digunakan untuk mengontrol dan memanfaatkan laut sebagai syarat mutlak untuk mencapai kemakmuran dan kejayaan negara. Menurut Mahan kembali, ada enam syarat sebuah negara menjadi negara maritim, yaitu lokasi geografis, karakteristik dari tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter penduduk, serta pemerintahan, (A.M. Djuliati Suroyo, dkk, 2007: 11). Salah satu ciri negara maritim adalah dapat mengendalikan atau mengontrol pulau-pulau yang menjadi wilayah kekuasaannya. Kerajaan maritim harus memiliki armada laut yang tangguh, baik berupa armada perang maupun armada dagang, (A.M. Djuliati Suroyo, dkk, 2007: 43).

Majapahit memiliki ciri negara maritim karena dapat mengendalikan atau mengontrol pulau-pulau yang menjadi wilayah kekuasaannya. Wilayah yang dikontrol Majapahit bahkan mencakup wilayah Cina, (WP. Groeneveldt, 2009: 54-55) selain wilayah Desantara dan Nusantara, (Nag. 13-15.1). Menurut Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-raja Pasai, jumlah kapal yang dimiliki Majapahit lebih dari 2.800 perahu dalam satu ekspedisi. Jumlah ini merupakan jumlah yang paling besar yang dimiliki sebuah negara hingga abad ke-16.

Kapal Majapahit Jung juga merupakan kapal terbesar di dunia, dengan tehnologi yang terbaik di dunia bahkan hingga abad ke-19, (Irawan Djoko Nugroho, 2011: 304-307). Kapal Majapahit ini membawa hasil bumi hingga ke Arab. Menurut seorang sejarawan Turki Omar Thaib, barang-barang Hindia, Cina dan Sind pada masa lalu dikirim ke Suez sebelum kedatangan bangsa Eropa, (Lihat Apud Bernard Lewis dalam Studies Islamica, 1958, hal 118 via C.R. Boxer, 1983: 46-47). Barang-barang ini di bawa oleh Jawa (Majapahit), karena ia merupakan satu-satunya pelaku perdagangan utama dunia hingga abad ke-16, (Lihat Irawan Djoko Nugroho, 2011).

Sumber:

  1. M. Djuliati Suroyo, dkk, Sejarah Maritim Indonesia 1: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad Ke-17. Semarang: Penerbit Jeda, 2007.
  2. R. Boxer, Jan Kompeni. Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
  3. Groeneveldt, W.P, Nusantara dalam Catatan Tionghoa. Jakarta. Komunitas Bambu, 2009.
  4. Irawan Djoko Nugroho, Majapahit Peradaban Maritim, Jakarta: Suluh Nuswantara Bakti, 2011.
  5. Ong Hok Ham, Dari soal Priyayi sampai Nyai Blorong: Refleksi Historis Nusantara, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Riwanto Tirtosudarmo, Indonesia, Negara Kepulauan yang Berorientasi ke Darat. Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Serial “Mengungkap Budaya Luhur Nusantara Menuju Peradaban Maritim Indonesia”, Yayasan Suluh Nusantara Bakti, Jakarta, 15 Februari 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*